Sebelum terjadinya peristiwa 17 Oktober sempat terjadi pertentangan ketika Kolonel bambang Supeno di bebas tugaskan oleh KSAD. Tetapi ketika skorsing itu diajukan kepada Presiden sebagai Panglima Tinggi TNI, Presiden menolak untuk menandatanganinya. Reaksi pertama dari KSAP dan KSAD dengan melihat tindakan dari Presiden yang mendukung tindakan indisipliner Bambang Supeno adalah meminta berhenti dari dinas kemiliteran. Kedua pimpinan AD merasa telah berusaha untuk memperbaiki angkatan perang, dengan harapan angkatan perang yang lahir dari revolusi itu dapat meningkatkan profesionalismenya tanpa berusaha untuk mengurangi semangat juangnya, tetapi Presiden Soekarno malah tidak mendukung upaya tersebut. Keadaan menjadi semakin buruk setelah permasalahan itu masuk dalam agenda parlemen.

Para pimpinan tentara menyadari benar keadaan keuangan negara yang ketat dan tidak menunutut kenaikan anggaran. Tetapi mereka memperhitungkan, dengan adanya pemberhentian massal pengeluaran untuk tiap prajurit tidak akan berkurang bahkan akan ada kemungkinan untuk membeli senjata dan suku cadangnya. Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 ternyata menimbulkan dampak lanjutan. Para perwira yang tidak senang dengan Nasution melakukan tindakan anti-Nasution dengan melancarkan aksi anti-17 Oktober. Padahal petisi yang disampaikan para pemimpin angkatan darat tidak menunjukkan sama sekali sikap memusuhi Presiden dan sama sekali tidak menginginkan jatuhnya Kabinet Wilopo. Tetapi gerakan yang mereka lakukan ternyata tidak mendapat dukungan, bahkan Presiden Soekarno mengatakan ”bahwa akan ada aksi balasan terhadap para ”pembaharu dalam tentara” itu, dan dia akan menepati janjinya itu”.

Peristiwa 17 Oktober ternyata membuat perpecahan yang terjadi dalam tubuh angkatan darat semakin kentara. Perpecahan itu terutama dari kelompok pendukung Nasution dan kelompok yang menentang Nasution. Adanya tindakan dari para panglima yang dipimpin oleh Nasution menghadap Presiden guna meminta pembubaran parlemen karena parlemen dianggap telah mencampuri urusan intern angkatan darat, bagi para para perwira penentang Nasution kebijakan tersebut dianggap sesuatu yang salah. Tindakan yang mereka lakukan untuk menentang Nasution adalah dengan melakukan gerakan anti-17 Oktober di beberapa daerah teritorial.Terjadinya peristiwa pengambilalihan pimpinan di tiga daerah territorium membuat suasana menjadi semakin parah. Melihat kenyataan itu, maka KSAD membuat surat edaran yang isinya adalah : (1) untuk menjaga keutuhan dan keselamatan angkatan darat maka perlu memaklumkan bahwa pimpinan angkatan darat bertanggung jawab atas semua peristiwa disekitar peristiwa 17 Oktober 1952; (2) dengan kepercayaan terhadap Presiden dan pemerintah maka untuk semua angkatan darat agar tetap tenang melakukan tugas dan kewajiban masing-masing dan memberikan bantuan sepenuhnya untuk keselamatan negara dan agar dihindari segala sesuatu yang indisipliner; (3) supaya tetap sadar bernegara dan bertentara.

Nasution mengakui bahwa dalam peristiwa 17 Oktober itu, angkatan darat telah mengajukan “tuntutan politik” disertai “pressure” maksimal kepada Presiden. Namun Nasution menolak bahwa tindakan yang dilakukan angkatan darat itu dimaksudkan sebagai aksi untuk menjatuhkan Presiden maupun kabinet atau dalam hal ini Nasution menolak anggapan bahwa Peristiwa 17 Oktober sebagai sebuah aksi kudeta militer. Selama beberapa waktu terdapat suasana saling menentang antara yang pro dan yang anti gerakan 17 Oktober. Pendekatan baru terjadi antara Masjumi dan PNI menghadapi PSI yang dalam perdebatan yang berlangsung berpihak terhadap golongan 17 Oktober. Kebijaksanaan Perdana Menteri dalam menghadapi permasalahan tersebut kurang mendapat persetujuan dari partainya sendiri. Dalam kongresnya di Surabaya pada bulan Desember 1952 PNI menyatakan bahwa peristiwa 17 Oktober itu merupakan pemerkosaan demokrasi dan menuntut agar pemerintah menyelesaikan masalah itu secepatnya, dengan pengertian bahwa cara penyelesainnya harus mendapat persetujuan dari Presiden.

Akan tetapi Perdana Menteri dalam menyelesaikan permasalahan peristiwa 17 Oktober seperti yang dijelaskan dalam rapat tertutup parlemen dan kepada para panglima dijelaskan bahwa Perdana Menteri hanya bersedia menjalankan kebijakan sebagai berikut : (1) penggantian pimpinan angkata darat yang secara formal dan secara obyektif dapat dianggap bertanggungjawab atas peristiwa itu; (2) penggantian beberapa pejabat dala Kementrian Pertahanan; (3) reorganisasi melalui Undang-Undang Pokok Pertahanan yang segera dibuat; (4) membuka parlemen kembali setelah direseskan beberapa waktu sementara menunggu keadaan tertib lagi; (5) pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kriminal seperti pengerusakan-pengerusakan dalam gedung parlemen, akan diusut oleh Jaksa Agung; (6) pertikaian dalam kalangan angkatan darat pada pokoknya juga hanya dapat diselesaikan oleh angkatan darat itu sendiri. Maka dari itu para panglima dikumpulkan di Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut dan hasilnya akan diindahkan oleh Perdana Menteri dengan sungguh-sungguh.

Pada tanggal 5 Desember 1952 secara resmi Nasution diberhentikan sebagai KSAD. Selain itu Perdana Menteri juga memberhentikan Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman dari segala jabatan mereka. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1952 pemerintah mengangkat Kolonel Bambang Sugeng sebagai KSAD menggantikan kedudukan Nasution.

Posisi lawan-lawan Nasution menjadi semakin kuat dalam meminta pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap para pimpinan angkatan darat yang telah terlibat peristiwa 17 Oktober 1952. Pemberian skorsing terhadap Nasution ternyata belum memuaskan hati mereka, maka kemudian mereka meminta agar pimpinan angkatan darat yang terlibat peristiwa 17 Oktober diadili di Mahkamah Militer, karena hanya dengan suatu vonislah yang dapat sepenuhnya menghukum kelompok Markas Besar itu. Karena hal itulah maka mulai bulan April 1953 pemeriksaan yang intensif terhadap Nasution dilakukan. Namun dalam penyelesaian masalah ini tidak ada suatu persidangan yang sebenarnya dimana Nasution dapat membela dirinya. (Ulf Sundhaussen, 1986 :133). Ternyata tuntutan para perwira anti-Nasution tidak hanya berhenti disitu, mereka juga minta agar Sekretaris Jendral Kementrian Pertahanan Ali Budiardjo yang berasal dari PSI diganti dan KSAP dihentikan. Kabinet memenuhi tuntutan penggantian Sekretaris Jendral namun tidak menyetujui bila harus mengganti KSAP. Jabatan Sekretaris Jendral akhirnya diberikan kepada Kolonel Hidayat yang tidak terlibat di dalam peristiwa 17 Oktober 1952.

Penyelesaian yang dilakukan pemerintah mengenai masalah 17 Oktober 1952 tidak memuaskan semua golongan. Namun Perdana Menteri tetap pada pendiriannya yang didasarkan atas pertimbangan bahwa negara kita yang masih muda ini dan baru mulai merintis pembangunan di segala bidang termasuk bidang pertahanan, tidak dapat melaksanakan rencananya itu jika angkatan perangnya terpecah-belah. Sementara itu pemerintah terus didesak oleh berbagai partai dan golongan dalam masyarakat yang merasa tidak puas dengan cara penyelesaian peristiwa 17 Oktober. Akhirnya keluarlah pernyataan pemerintah pada tanggal 30 April 1953 untuk meminta votum kepercayaan kepada DPR atas kebijaksanaannya tentang peristiwa 17 Oktober . Karena tidak menghendaki bubarnya kabinet Wilopo, maka pada tanggal 5 Mei 1953 pimpinan PNI mengeluarkan pernyataan yang isinya menyilakan kabinet terus bekerja tanpa meminta votum kepercayaan kepada parlemen. Dengan adanya dukungan dari PNI, maka Wilopo membatalkan keputusannya. Ternyata keputusan dari Wilopo ini mendapat protes dari PSII, yang kemudian menarik menterinya, yaitu Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto. Untuk menggantikan kedudukan dari Menteri Sosial yang kosong, maka R.P Suroso diangkat untuk menduduki jabatan tersebut, sedangkan Kementrian Urusan Pegawai dirangkap oleh Perdana Menteri.

Sekalipun situasi serba kurang memuaskan, namun tidak ada sutupun diantara partai pemerintah yang menghendaki jatuhnya kabinet, malahan Masjumi merupakan partai yang memberi dukungan terbesar kepada kabinet. Masjumi menolak pembubaran kabinet dengan cara inskonstitusional, karena hal inilah maka hubungan antara kedua partai besar saat itu PNI dan Masjumi menjadi baik kembali. Tetapi dilain pihak terjadinya peristiwa 17 Oktober itu memberikan dukungan yang kuat kepada pemerintah dalam usahanya mengadakan pemilihan umum yang selama ini selalu manjadi political issue yang kontroversal. Peristiwa 17 Oktober pada pokoknya adalah pergulatan antara kekuatan yang menghendaki posisi otonom TNI-AD yang kelak berkembang menjadi fungsi sosial-politk, melawan orang-orang yang menganut faham supremasi sipil terhadap militer. Akibat dari peristiwa ini adalah terjadinya perpecahan dalam tubuh TNI-AD sehingga timbul kelompok pro-17 Oktober dan anti-17 Oktober. Setelah terjadinya peristiwa 17 Oktober banyak terjadi penafsiran terhadap periostiwa tersebut. Para politisi sipil menganggap bahwa peristiwa itu merupakan sebuah ”kudeta yang gagal”. Sedangkan Nasution sendiri mengatakan bahwa peristiwa 17 Oktober sebagaio suatu ”peristiwa setengah kudeta”.

Selain itu pada masa demokrasi liberal,  juga terjadi permasalahan dalam pemerataan anggaran pembangunan tiap daerah. Peristiwa itu diawali dengan pembentukan Bewan Banteng oleh Kol (pensiun) Ismail Lengah di Padang (20 November 1956), dengan ketuanya Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang otonomi daerah. Larangan KSAD agar tentara tidak berpolitik tidak dihiraukan. Mereka malah mengambil alaih pemerintahan daerah Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyodiharjo (20 Desember 1956).

Tindakan tersebut diikuti oleh daerah-daerah lain seperti pembentukan Dewan Gajah di Sumatra Utara (Kol. M. Simbolon), Dewan Garuda di Sumatra Selatan (Kol. Barlian), dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara (Letkol. H.N.V. Samual). Peristiwa-peristiwa ini dilatarbelakangi oleh karena pembangunan yang tidak merata, padahal daerah-daerah tersebut telah memberikan devisa bagi negara. Pemerintah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan perundingan dan janji pemerataan pembangunan. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Akhirnya operasi militerpun dilancarkan (17 Desember 1957).

Hubungan sipil-militer makin renggang dan tidak stabil. Di satu pihak sipil membuat divisi-divisi dalam militer dan menentang usaha-usaha militer membentuk standar profesional, sedang militer sebenarnya mendukung upaya pembangunan demokrasi parlementer yang pada waktu yang bersamaan akan terbentuk profesionalisme militer yang otomatis terpisah dari aktifitas politik kepartaian. Rupanya pemerintah tidak tanggap terhadap keinginan militer yang ditandai eengganan parlemen untuk tidak dapat menerima standar profesional militer maka muncullah Peristiwa 17 Oktober 1952 sebagai tanda  kekesalan militer. Selain itu, militer juga kesal terhadap para politisi partai di parlemen. Mereka bukannya meluluskan perundang-undangan yang mendesak siperlukan, melainkan menyibukkan diri untuk menjatuhkan kabinet.[1]

  1. Penyebab Konflik Antara Militer dan Sipil Selama Demokrasi Liberal. dan Penyelesaiannya.

Ada beberapa konflik yang terjadi dalam tubuh intern militer pada masa demokrasi liberal, penyebab itu yaitu: perbedaan pendapat yang nantinya menyebabkan ketidak percayaan KSAD, dan penyebab selanjutnya adalah Campur tangan posisi sipil dalam urusan miiliter.

a)   Perbedaan Pendapat antara Bambang Supeno dengan A.H Nasution

Rencana pimpinan TNI untuk menjadikan Tentara Nasional Indonesia menjadi tentara professional terus dilaksanakan. Apalagi setelah mendapat persetujuan pula dari Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX. Menurut Sultan, rasionalisasi dilaksanakan dalam bidang kemiliteran dalam rangka menjadikan militer Indonesia yang tadinya bersifat heterogen menjadi tentara yang punya satu komando sebagaimana lazimnya suatu tentara di negara modern. Oleh karena mengingat keterbatasan dana yang diberikan pemerintah, maka sebagai konsekwensi yang harus dijalankan dengan adanya rasionalisasi dan reorganisasi adalah dengan dilaksanakan demobilisasi besar-besaran di tubuh angkatan perang.

Rencana profesionalisme itu menimbulkan keresahan dikalangan tentara yang berpendidkan rendah dan bekas tentara PETA. Salah satu dari bekas tentara PETA yang tidak senang dengan program ini adalah Kolonel Bambang Supeno, yang mengambil tindakan dengan mengirim surat kepada Presiden. Kolonel Bambang Supeno adalah bekas opsir PETA dari Jawa Timur yang juga mempunyai hubungan dekat dengan Presiden Soekarno. Kolonel Bambang Supeno pernah menjabat sebagai Komandan Candradimuka yang dibubarkan oleh Nasution. Saat Supeno tidak setuju dengan rencana profesionalisme Nasution, Supeno datang kepada Presiden dan menyatakan ketidaksetujuannya dan meminta agar Nasution diberhentikan. Supeno mendapat dukungan kuat dari para perwira bekas PETA dan juga dari Panglima Divisi Siliwangi yang tidak aktif lagi, yaitu Kolonel Bambang Sugeng dan Kepala Intel Angkatan Perang, Kolonel Z. Lubis.

Permasalahan Kolonel Bambang Supeno yang mendatangi berkali-kali Presiden meminta pemberhentian KSAD Nasution dianggap tindakan yang tidak tepat tidak menurut dengan hierarki militer, dan tiada menurut kode etik perwira. Maka para perwira-perwira senior AD dan atas permintaan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Tentara dan Teritorial (TT) VII diadakanlah rapat pada tanggal 12 Juli di rumah KSAP T.B. Simatupang. Pada rapat tersebut para perwira senior AD menyatakan tindakan Bambang Supeno bertentangan dengan hierarki AD. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Juli Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan dan Komisi Pertahanan di Parlemen, yang menyatakan bahwa ia tidak lagi percaya kepada atasannya, yang menurut Bambang Supeno pimpinannya telah mengeluarkan kebijakan yang menyimpang dari tujuan revolusi yang semula. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Bambang Supeno, maka KSAD A.H. Nasuion kemudian mengambil tindakan dengan membebas tugaskan Kolonel Bambang Supeno dari semua jabatannya. Kemudian KSAP T.B.

Skorsing terhadap Bambang Supeno kemudian diambil alih oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selanjutnya KSAP Simatupang, bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KSAD A.H. Nasution menghadap Presiden untuk membicarakan masalah tersebut. Tetapi ketika skorsing itu diajukan kepada Presiden sebagai Panglima Tinggi TNI, Presiden menolak untuk menandatanganinya. Reaksi pertama dari KSAP dan KSAD dengan melihat tindakan dari Presiden yang mendukung tindakan indisipliner Bambang Supeno adalah meminta berhenti dari dinas kemiliteran. Kedua pimpinan AD merasa telah berusaha untuk memperbaiki angkatan perang, dengan harapan angkatan perang yang lahir dari revolusi itu dapat meningkatkan profesionalismenya tanpa berusaha untuk mengurangi semangat juangnya, tetapi Presiden Soekarno malah tidak mendukung upaya tersebut. Keadaan menjadi semakin buruk setelah permasalahan itu masuk dalam agenda parlemen.

Menanggapi berbagai krisis politik ini, parlemen bersidang pada 28 Juli 1952, dan dalam sidang ini golongan militer mempermasalahkan rencana kabinet memberhentikan lagi 80.000 dari 200.000 personel dengan alasan usia lanjut. Pihak Angkatan Darat punya argumen, dibanding anggaran pertahanan Burma, Muangthai, dan Filipina yang sebesar 50 persen dari anggaran nasionalnya, maka angka anggaran pertahanan Indonesia sebesar 19 persen sangatlah kecil.

Di samping itu gaji dan tunjangan perumahan prajurit pada 1951, dibanding anggota KNIL pada 1949 masing-masing hanyalah 60 persen dan 20 persen sedang anggaran kesejahteraan hanya 10 persen dari KNIL. Berdasarkan latar belakang ini munculah Peristiwa 17 Oktober 1952, suatu preseden yang paling mencoreng sejarah militer. Ribuan pasukan dengan persenjataan berat dikerahkan mengepung istana untuk mengancam kabinet sipil. Tetapi hulu ledak peristiwa ini tersulut ketika rencana undang-undang Angkatan Darat untuk diikut-sertakan dalam kebijakan politik digagalkan oleh mosi Manai Sophiaan. Pada peristiwa ini, Kemal Idris (1994) mengakui mengerahkan massa demonstran yang antara lain di lapangan dipimpin oleh Dr Mustopo menuntut pembubaran parlemen. Pasukan dan moncong meriam juga diarahkan ke Istana Merdeka menuntut Bung Karno membubarkan parlemen. Militer yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Perang Tahi Bonar Simatupang dan KSAD Abdul Haris Nasution menganggap politisi sipil terlalu mencampuri urusan militer. Tapi kharisma dan wangsit Bung Karno waktu itu masih luar biasa hebatnya. Dia tampil ke depan Istana dan berpidato, massa yang memang tidak tahu-menahu politik bukannya berteriak minta parlemen bubar, tapi malah berteriak “Hidup Bung Karno”. Simatupang dan Nasution langsung dipecat dari jabatan KSAP dan KSAD dan diinterogasi oleh Jaksa Agung Suprapto, yang jelas bukan model Andi Ghalib atau Ismudjoko yang sekadar tunduk kepada Presiden, tapi benar-benar melaksanakan Trias Politika. Siapa saja yang makar tidak peduli KSAP dan KSAD harus diinterogasi. Dalam Peristiwa 17 Oktober itu, dedengkot intelijen Kol Zulkifli Lubis memihak Presiden Soekarno dan menggerakkan perwira-perwira yang setia kepada Bung Karno untuk mengganti para panglima Kodam di daerah yang mendukung Nasution. KSAD baru yang diangkat adalah Bambang Sugeng yang akan bertahan sampai 1955.

Ketika Bambang Sugeng berhenti, maka yang diangkat adalah Bambang Utoyo sehingga Zulkifli Lubis merasa dan memboikot pengangkatan itu, malah kemudian membelot ikut pemberontakan PRRI/Permesta. Peristiwa ini memberi pelajaran tentang hubungan Angkatan Perang (TNI) dengan pihak lain, baik kelompok di DPR, anggota kabinet (parlementer) maupun Presiden Soekarno ketika itu. Ini penting diketahui oleh generasi muda sipil dan TNI, agar setiap interaksi dapat berjalan lebih mulus. Dalam arti, tanpa kesenjangan dan rasa curiga yang berlebihan, apalagi friksi tajam, yang pada buntutnya merugikan kehidupan bernegara. Khususnya dalam menjalani TNI yang sedang mereformasi diri (back to basic).

b)   Campurtangan politik Sipil dalam Urusan Militer

Pada peristiwa 17 Oktober para panglima sangat kecewa dengan campur tangan parlemen dalam permasalahan Supeno. Menurut konvensi yang sudah lazim, hal itu sepenuhnya merupakan persoalan antara pimpinan tentara dan kabinet. Dengan membicarakan persoalan itu di parlemen berarti telah melanggar prerogratif pemerintah dan angkatan darat. Hal lain yang mengakibatkan sikap permusuhan dari tentara terhadap kaum politisi adalah dengan tidak adanya hasil dari sidang-sidang parlemen mengenai undang-undang yang diperlukan dalam bidang pertahanan dan bidang-bidang yang lainnya. Hal itu oleh para perwira dan kalangan masyarakat luas dianggap kegagalan parlemen dalam menangani masalah-masalah negara, mereka hanya sibuk mengutamakan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Tentara pada saat itu juga kekurangan perlengkapan, padahal dalam teorinya tiap-tiap prajurit harus dipersenjatai, tapi sekitar 40 persen dari senjata-senjata itu sudah tua sehingga sudah tidak layak lagi.

Kemudian pada peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya. Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini. Sejak 1950, daerah tetap menjadi produsen ekspor, namun hasilnya lebih dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi inilah yang menyebabkan kecenderungan ”sentralistik” dalam pandangan permesta . Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah. Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya.

Daerah luar Jawa merasa tidak puas dengan keadaan yang ada, karena mereka menganggap bahwa dana alokasi untuk daerah dirasakan sangat kurang dan tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Pada akhirnya muncul upaya dari pihak militer yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh sipil untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah. Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya serta birokrasi yang berbelit-belit menghambat para pedagang.

Para pimpinan pasukan di berbagai wilayah juga dibuat kesal oleh alokasi keuangan yang tidak terlaksana semestinya bagi operasi-operasi militer serta kesejahteraan prajurit. Akhirnya tindakan ekspor/“barter” dilakukan tanpa disesuaikan dengan prosedur di Jakarta. Hal tersebut dilakukan di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, serta panglima pasukan dari wilayah lainnya. Keterlibatan TT I dalam peristiwa ”barter” yaitu keterlibatan mereka dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor–ekspor yang dianggap merugikan negara menyebabkan KASAD Nasution memberhentikan Kolonel Simbolon untuk sementara . Selain itu, beberapa perwira tinggi militer Sumatera terlibat dalam peristiwa Cikini dan merencanakan pemberontakan diberhentikan dengan tidak hormat. Di Sulawesi, situasi yang mendorong lahirnya Permesta yaitu masalah otonom intern di Indonesia Timur dan di pengaruhi oleh pembentukan dewan-dewan di Sumatera.

Melihat realita yang terjadi, Pemerintah Pusat melakukan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kasad Nasution terhadap timbulnya awal gejolak pada bulan Desember 1956 adalah dengan mengeluarkan surat perintah tanggal 2 januari 1957 untuk Kolonel Gatot Subroto, Kol. Ahmad Yani, Letkol. Sjoeib, Mayor Alwin Nurdin, Ayor Sahala Hutabarat, dan Mayor Ali Hasan untuk menemui kolo. Simbolon dan para komandan resimennya untuk mengusahakan agar tidak terjadi bentrok secara fisik. Namun usaha ini tidak berhasil karena cenderung kontroversif dengan keadaan. Mayjen Nasution telah melakukan pendekatan terselubung terhadap bawahan Simbolon sendiri, yaitu Letkol. Djamin Ginting dan Letkol Wahab Makmur untuk mengambil kedudukan panglima.

Usaha Pemerintah Pusat untuk memenuhi tuntutan daerah yaitu dengan mengirim sejumlah misi, seperti misi Kol. Dahlan Djambel, menteri pertanian Eny Karim, Dr.J Leimena/ Sanusi, Prof. Zairin Zein/ Nazir Pamuntjak, dan Kol. Mokoginta Cs. Misi-misi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah di Sumatera Tengah. Misi tersebut kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Tujuh dan penyelenggaraan Munas serta Musyawarah pembangunan. Namun semua usaha diplomatis yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak berhasil.
Tindakan dari RI terhadap PRRI dan Permesta secara bersenjataØ
Penolakan terhadap ultimatum PRRI oleh Pusat diikuti dengan pemboman terhadap Padang dan daerah kantong pemberontakan lainnya. Kemudian Pemberontakan di Sumatra dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Pasukan banyak yang melarikan diri, bersebunyi dan menyerah. Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi diterima oleh mereka . pemberontakan terang-terangan terjadi di Sumatera dan diikuti oleh Permesta di Sulawesi.